Berita

BPI KPNPA RI Minta Bidang Pengawasan Ciptakan Birokrasi yang Bersih, Jangan Jadi Pajangan Dan Macan Ompong

Jakarta, jarrakpos.com-Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran RI melalui Ketua Umum Tubagus Rahmad Sukendar menyampaikan peran Bidang Pengawasan sangatlah penting dalam mengontrol keuangan internal serta menciptakan birokrasi yang bersih dari praktek pungli dan korupsi . Peran Bidang Pengawasan harus menjadi garda terdepan dalam mengawal pelaksanaan pengawasan aparat internal lembaga negara

Tb.Rahmad Sukendar meminta kepada Bidang Pengawasan dalam melaksanakan kinerja harus secara cepat dan mampu adaptif terhadap segala tantangan dan persoalan yang ada khususnya dalam mengawasi jajaran penyelenggara negara di Kementrian dan lembaga negara agar tidak terkontaminasi masuk dalam pusaran korupsi

“Tugas dan pungsi bidang pengawasan jangan hanya sebagai pajangan dan menjadikan macan ompong ,kerja keras jajaran pengawasan dalam melaksanakan fungsi pengawasan harus benar benar dilaksanakan dengan ketat dan tepat sasaran sehingga bisa mendukung dan mencapai target dalam menciptakan para penyelenggara negara bersih dari Korupsi dan pungli,” jelasnya.

Ketum BPI KPNPA RI juga menambahkan banyak di jajaran Inspektur Jenderal Kementrian dan Bidang Pengawasan di Lembaga Negara yang di jabat dari mantan pejabat eselon 1 Kejaksaan, Kepolisian, KPK, Kehakiman dan BPK namun tetap saja masih banyak penyelenggara negara yang tersandung korupsi dan terkena OTT dari KPK dan Kejagung serta Polri jadi dimana sebenarnya peran dan fungsi dari Bidang Pengawasan ? Karena masih saja terjadi praktek korupsi oknum penyelenggara negara di kementrian dan lembaga negara

“Kepada bidang pengawasan agar bisa memberikan hasil atas tugas pengawasan nya dan keberhasilan tugas dapat dilaksanakan dengan menggandeng bidang lainnya secara bersama dan tidak melakukan kerja secara sendiri-sendiri tetapi bagaimana peran bidang pengawasan mampu melakukan konsolidasi disemua satker dan optimalisasi,” dilingkungan Kementrian dan Lembaga Negara agar bisa meminimalisir kerugian keuangan negara dan praktek korupsi bisa berkurang drastis,” imbuhnya.

BPI KPNPA RI sangat mendukung komentar dari Budayawan Kidung Tirto dan meminta kepada Kidung Tirto untuk mengungkap dan melaporkan kepada Kejaksaan maupun Kepolisian terkait masih adanya oknum dikejaksaan dan kepolisian yang masih ada bermain proyek juga bermain perkara ini adalah tugas bidang pengawasan di Kejaksaan dan Kepolisian dalam menyikapi adanya jajaran dibawah yang masih bermain proyek dan perkara , jangan jadi pajangan ada bidang pengawasan di internal namun harus bisa dipungsikan dalam membina dan menindak oknum APH nakal di intansi nya

Tubagus Rahmad Sukendar juga menyampaikan bahwa Ketum BPI KPNPA RI sudah memberi atensi kepada Angling Darma selaku Ka Satgas Anti Pungli dan Tipikor BPI KPNPA RI untuk mempersiapkan data data terkait dengan laporan masyarakat serta temuan dari hasil investigasi terkait masih adanya oknum APH yang bermain proyek dan bermain perkara kita harus mendukung penuh Kinerja bapak Presiden Joko Widodo dalam penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi menuju Indonesia yang lebih baik bersih dari korupsi dan pungli,” imbuhnya.

Sementara itu menanggapi komentar Budayawan Kidung Tirto dibeberapa media online baik lokal dan nasional dimana masih ada oknum Jaksa dan oknum Polri yang kerap bermain proyek dan perkara bekerjasama dengan Ormas dan LSM dimana memperlihatkan indikasi oknum jaksa nakal dan oknum anggota polri nakal adalah bukan hal baru sehingga wajar jaksa agung dan Kapolri kembali mengingatkan jajaranya agar kembali kepada khitahnya yaitu memegang teguh sumpah dan janji semasa awal dilantik sebagai aparat penegak hukum

Kidung Tirto juga menyampaikan Maksudnya, agar para APH tidak lupa dengan sumpahnya dan Jaksa Agung maupun Kapolri sudah memberi warning kepada jajaran dibawah untuk tidak bermain proyek maupun bermain perkara dan tidak segan untuk memecat jajaran anggota baik di pusat maupun daerah karena itu Kidung Tirto kembali mengingatkan kepada para Kajati, Kapolda, Kajari, Kapolres, Bupati, Walikota serta para kepala dinas agar tidak melanggar sumpah jabatannya.

Kidung Tirto juga mengingatkan para pejabat di daerah terutama kajati, kajari untuk tidak bermain proyek dengan melibatkan LSM dan Ormas agar tidak ada lagi kerugian keuangan negara di setiap proyek APBD dan APBN. (*/dd)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button