Daerah

Oknum ASN Dan Pensiunan Dinas Pendidikan, Terbukti Jadi Calo Recruitmen P3K

Ponorogo, jarrakpos.com-Akhirnya, teka teki pelaku calo rekrutmen P3K tahun 2021 terkuak. Ini setelah tim penanganan khusus bekerja selama 25 hari, menemukan bukti keterlibatan sejumlah pihak dalam kasus percaloan itu.

Andy Susetyo, Kepala BKPSDM Ponorogo secara khusus mengatakan hasilnya kejadian ini dimulai sekitar bulan Juni 2021 atau sebelum ada tes P3K. “Modusnya, ada orang yang mengaku anggota dari Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). Tapi ternyata dia orang swasta, berasal dari Jombang dengan insial D,”terangnya.

D ini, lanjut Andy, menghubungi salah satu pejabat dilingkungan Dinas Pendidikan. Kemudian, difasilitasi untuk bertemu dengan para calon P3K. “Ini terbukti dengan adanya dokumen, pada bulan Juni hingga Agustus, yaitu penitipan ijazah sebagai jaminan, sekaligus ada sebuah komitmen yang harus dipenuhi setelah dinyatakan diterima. “Komitmen pembayaran 60 hingga 70 juta per orang, yang harus dibayar setelah diterima P3K,”tandasnya.

Lebih lanjut Andi mengatakan, pejabat Dinas Pendidikan yang terlibat itu eselon 3, berinisial S, tapi sekarang sudah pensiun. “Jabatan terakhir Kabid. Kemudian selain itu, ternyata ada lagi pegawai di Dinas Pendidikan yang masih aktif turut terlibat. Inisialnya S, salah satu pejabat fungsional di Dinas Pendidikan,”terangnya.

“Selain ketiga orang itu, ternyata juga melibatkan P3K juga. Jadi selain mereka menjadi korban, juga terlibat percaloan dengan kategori berat, sedang dan ringan. Yang berat itu, dia mencari orang, merekrut, sekaligus menerima ijazah sebagai jaminan. Sementara uang senilai 600 juta lebih disetorkan ke D, pihak swasta yang dari Jombang itu. Ketua koordinator calo dari P3K berinisal A. Total P3K yang terlibat ada 11 orang, dengan jumlah korban 27 orang,”terangnya.

Andy juga mengatakan sanki bagi mereka yang terlibat dinyatakan melakukan pelanggan sedang. Untuk PNS yang terlibat, ada diberi sanksi yaitu diberhentikan dari jabatannya selama 1 tahun. Untuk yang P3K, sanksi paling berat adalah pemotongan gaji 5 persen, selama satu tahun. Sesuai dengan perjanjian kerja, antara P3K dengan Bupati. “Hingga saat ini ijazah yang masih tertahan sebanyak 16. Dan atas kejadian ini akan dilakukan dievaluasi,”jelasnnya.

“Terkait pemalsuan surat dan tanda tangan, kita masih meminta petunjuk dari Pak Sekda dan Pak Bupati. Tapi kemarin petunjuk dari Pak Sekda, ini kan sudah berjalan dari Polres. Untuk siapa yang memalsukan kita masih belum menemukan benang merahnya,”katanya.(*/dd)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button